Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) medio September 2012, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 28,69 juta orang. BPS mengkategorikan orang miskin ini berdasarkan pendapatan per kapita sebesar Rp250 ribu setiap orang per bulan.
Sementara bagi mereka yang berpenghasilan Rp370 ribu per bulan, oleh BPS dikategorikan ke dalam kelompok hampir miskin yang di Indonesia jumlahnya mencapai 70 juta orang.
Mereka ini dikategorikan sebagai penduduk yang hidup serba kekurangan, baik dalam hal asupan gizi, layanan kesehatan, pendidikan, perumahan dengan sanitasi dan air bersih, serta ketrampilan.
Masih banyaknya rakyat Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan, membuktikan bahwa pendekatan yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan selama ini masih belum berjalan efektif.
Menilik hal itu, diperlukan langkah besar bersifat terobosan dan secara fundamental mengubah nasib rakyat ke arah tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Negara ini memerlukan pendekatan baru yang lebih cerdas dalam menanggulangi dan mengentaskan kemiskinan.
Cara pendekatan seperti apa itu? Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Isran Noor, mencetuskan lima langkah strategis yang perlu dilakukan untuk mempercepat mengentaskan kemiskinan di Indonesia.
Langkah pertama yang perlu dilakukan, kata Isran Noor, adalah mendefinisikan terlebih dahulu kemiskinan secara tepat, agar bisa diketahui sebab pokoknya baik yang bersifat umum maupun khusus.
Dari kajian semacam ini, menurut Isran, kita dapat menetapkan strategi dan pendekatan kebijakan yang tepat, sesuai lingkungan geografis, budaya dan sumber daya yang tersedia di masing-masing daerah.
Langkah kedua yang dicetuskan Isran Noor adalah, memfokuskan perhatian pada penciptaan lapangan kerja baru yang secara cepat dapat menampung sebanyak mungkin tenaga kerja.
Dalam konteks ini Isran Noor menilai ada enam bidang usaha yang berpotensi untuk dikembangkan dan layak direalisasikan, yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan laut dan darat, manufaktur serta pariwisata.
Selanjutnya adalah mempercepat implementasi birokrasi agar tercipta pelayanan publik yang prima, efisien, profesional dan produktif. Karena itu, menurut Isran, manajemen birokrasi, khususnya sistem pengorganisasian,rekruitmen dan promosi, pealtihan , kinerja dan penggajiannya, perlu dirubah secara radikal dan fundamental.
Menurut Isran, kita perlu bergerak cepat untuk menghadirkan birokrasi yang secara efetif dan optimal mampu mendukung kebijakan-kebijakan besar, berkenaan dengan pembangunan infrastruktur yang secara langsung dapat mempercepat penyediaan lapangan kerja dan menanggulangi kemiskinan.
Langkah keempat adalah segera mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan dengan mempercepat peningkatan produksi hasil pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan melalui layanan pembimbingan, kemudahan usaha, akses permodalan dan pemasaran.
Sedangkan langkah kelima, tambah Isran Noor, adalah menghentikan korupsilewatsisitem manajemen pengambilan keputusan politik dan administrasi yang sifatnya terbuka,transparan, dan akuntabel.
Selain itu, diperlukan juga komitmen semua pihak dalam menegakkan hukum menjamin keamanan dan ketertiban, sehingga tercipta iklim usaha dan hubungan sosial yang kondusif.
Lima pokok pikiran Isran Noor ini tentu dapat dilaksanakan untuk mencapai cita-cita pembangunan nasional menuju masyarakat adil dan makmur, jika dilaksanakan oleh orang-orang yang tepat, yang berintegritas tinggi, berkompeten, dan berkomitmen kuat bagi hadirnya Indonesia yang lebih baik.
Lalu, adakah sekarang ini sosok calon pemimpin yang memenuhi syarat-syarat itu, agar pengentasan kemiskinan bisa segera terwujud di negeri ini? Mungkin, sosok Isran Noor sendiri dapat mengejawantahkan lima pokok pikirannya itu. why not..?
(kompasiana)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar